Kesepakatan Bersama UIN Alauddin-Kemenag, Moderasi Beragama hingga Pengembangan Kompetensi ASN
Online – Penguatan moderasi beragama dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi ruang kolaborasi yang dibuka UIN Alauddin Makassar bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan satu kegiatan, tetapi berkembang menjadi program penguatan sumber daya manusia yang lebih luas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara UIN Alauddin Makassar dan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI, Senin (9/11/2026), di Ruang Rapat Rektor Lantai III Gedung Rektorat, Kampus II UIN Alauddin Makassar.
Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada UIN Alauddin untuk terlibat dalam pelaksanaan pelatihan moderasi beragama yang diikuti sekitar 60 peserta dari berbagai daerah.
Menurutnya, penandatanganan kesepakatan bersama menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam implementasi dan relevansi moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T., dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antarsatuan kerja untuk mengoptimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program. Karena itu, sinergi antarlembaga diperlukan agar target kinerja masing-masing satuan kerja dapat dicapai melalui kegiatan bersama.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi juga diharapkan turut mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai gagasan serta kebijakan Menteri Agama kepada masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah gagasan, mulai dari trilogi kerukunan, ekoteologi, pemberdayaan rumah ibadah, penguatan ekonomi umat, hingga transformasi layanan keagamaan. Menurutnya, gagasan-gagasan tersebut perlu dikaji dan disebarluaskan agar tidak berhenti sebagai pemikiran di lingkungan birokrasi.
“Perguruan tinggi tidak hanya bertugas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga mengamplifikasi berbagai gagasan yang dibangun berdasarkan pemikiran Menteri Agama,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan suatu kerja sama tidak cukup diukur dari penandatanganan dokumen, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB), Hj. Musyarrafah Amin, S.Sos., M.Si., menyoroti peluang perluasan kerja sama pada bidang pengembangan kompetensi ASN.
Menurutnya, kolaborasi yang dibangun tidak seharusnya terbatas pada pelaksanaan program moderasi beragama. Pengembangan kompetensi ASN juga perlu menjadi bagian dari agenda kerja sama ke depan.
Ia menjelaskan, setiap ASN memiliki kewajiban mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahun. Ketentuan tersebut membuka peluang bagi UIN Alauddin untuk turut mengambil peran dalam penyelenggaraan program pengembangan kompetensi, khususnya bagi ASN di lingkungan Kementerian Agama.
Ia berharap, kesepakatan yang telah dibangun dapat menjadi langkah awal untuk merancang program pengembangan kompetensi secara lebih luas dan terencana, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta dukungan anggaran.
Melalui kolaborasi ini, UIN Alauddin dan Kementerian Agama diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pengembangan sumber daya manusia, baik melalui penguatan moderasi beragama maupun peningkatan kompetensi ASN. Kerja sama tersebut juga diharapkan menghasilkan program yang relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
